Home BERITA TERBARU Suardi: Tambang Batu Kapur PTSP, Ancam Keselamatan Warga Sekitar. (bag 10)

Suardi: Tambang Batu Kapur PTSP, Ancam Keselamatan Warga Sekitar. (bag 10)

291
0
SHARE

Padang, targetsumbar.net – Lokasi penambangan batu kapur PT. Semen Padang di Bukit Karang Putih, Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang. Tampaknya tidak ada kontrol dari aparat pemerintah setempat sehingga PT.SP seakan-akan bebas mengeksploitasi kawasan perbukitan karang putih. Oleh karena eksploitasi yang berlebihan ini, menjadikan kawasan perbukitan Karang Putih terancam rusak akibat ulah penambangan PT.SP tersebut.

Tidak bisa dimungkiri bahwa aktifitas penambangan itu tentunya bakal terjadi kerusakan pada lingkungan. Penebangan hutan untuk membuka lahan yang kemudian menggali tanahnya guna mengambil lapisan kapur, tentunya akan menambah kerusakan itu. Kita sadari, keadaan ini akan menyebabkan lingkungan di sekitar perbukitan di kawasan itu menjadi rusak, punahnya ekosistem dan spesies lainnya.

“Yang lebih parahnya lagi saat musim hujan datang, kecemasan warga sangat tinggi karena selalu dihantui rasa ketakutan akan terjadinya longsor”. Ungkap Suardi, warga Ngalau Baribuik kepada Target Sumbar.

Dari hasil pantauan TIM dilapangan, terlihat penambangan batu kapur di area perbukitan karang putih makin mengkhawatirkan. Aktivitas ini diprediksi dapat mengancam kelestarian lingkungan dan berpotensi memicu bencana alam. Selain merusak lingkungan, aktifitas penambangan tersebut dapat memicu terjadinya longsor dan banjir bandang, karena sebelumnya sudah  pernah terjadi.

Yeni S Tanjung, Sekretaris PDIP Sumbar diruang kerjanya, Senin (18/01/16) mengatakan, sewaktu ia dengan TIM Ahli Gempa dari Jogja dan Jakarta tahun 2009 ketika berkunjung ke tambang batu kapur PT.SP, tepatnya di Sikayan Mansek. TIM tersebut kaget melihat kondisi lingkungan disana, karena jarak lokasi tambang dengan pemukiman warga sangat dekat, dan mereka menghawatirkan akan dampak buruk yang ditimbulkan dikemudian hari yakni khawatir terjadinya bencana longsor dan banjir bandang.

Menurut Ketua LSM LP.KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Sumbar, Zulkarnaini. SH. Dengan tegas mengatakan, pemerintah harusnya melakukan antisipasi karena mempunyai kewenangan untuk melakukan supervisi dan evaluasi atas operasi dan perizinan penambangan PT.SP. “Pemerintah punya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), seharusnya mereka bisa menemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, apakah nantinya ditegur, diminta untuk memperbaiki keamanan lingkungan atau izin dicabut.”

Zulkarnaini melanjutkan, Pemrov tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya dan sepertinya tutup mata atas pengrusakan lingkungan dan kelestarian hutan Bukit Karang Putih. “Gubernur dan Walikota harus segera turun tangan” papar Zulkarnaini. Bersambung (Akmal).