Home BERITA TERBARU Penghargaan Benny Wendry Sebagai Tokoh Masyarakat, Menyalahi Mekanisme Dewan

Penghargaan Benny Wendry Sebagai Tokoh Masyarakat, Menyalahi Mekanisme Dewan

206
0
SHARE

Padang, targetsumbar.net – Tampaknya kontroversi tak pernah berhenti dari Gedung DPRD Kota Padang. Setelah perdebatan undangan Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Padang,  tanpa tanda tangan Erisman, Ketua DPRD Padang, kini muncul lagi kontroversi  baru, tentang usulan nama Benny Wendri, Direktur Utama PT Semen Padang sebagai penerima penghargaan tokoh masyarakat.

Benny Wendry yang diusulkan sebagai tokoh masyarakat, menurut para anggota dewan tidak melalui mekanisme yang benar. seharusnya mekanisme yang benar harus dibahas pada tingkat pimpinan, kemudian diteruskan ke fraksi dan selanjutnya diparipurnakan, jelas Maidestal Hari Mahesa, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Sepengetahuan saya mekanisme tersebut tidak pernah dijalankan. Saya melihat ini hanya inisiatif dari oknum pimpinan,” kata Maidestal yang dihubungi melalui selulernya, Sabtu (6/8/16)

Lebih lanjut menurutnya, “kebijakan oknum pimpinan ini bertentangan dengan PP No. 16 tahun 2010 pasal 76 dan tatib DPRD Kota Padang pasal 143 Kemudian, surat yang menyatakan bahwa Komisi I DPRD Padang mengusulkan nama – nama itu memakai kop surat DPRD, tapi tidak ada konsiderannya,” jelasnya

Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang Muzni Zen membantah kalau pengusulan dua nama tokoh masyarakat yang menerima penghargaan sudah melalui rapat di Komisi I DPRD Kota Padang.

“Tidak ada Komisi I DPRD Kota Padang melakukan musyawarah, rapat atau ikut Pansel mengusulkan dua nama seperti  surat tersebut. Saya juga baru tahu hal ini,” pungkas Muzni Zen kepada wartawan, Jum’at, 5 Agustus 2016.

Azirwan Yasin mengaku sebagai anggota Komisi I DPRD Padang, dirinya merasa tidak pernah mengikuti rapat di Komisi I dengan agenda pengusulan nama-nama tersebut di atas. Ia menilai, proses pengusulan nama tersebut sudah tidak benar dan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor: 16 tahun 2010 pasal 76 dan tata tertib DPRD Kota Padang pasal 143.

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Mailinda Rose mempertanyakan, kapan diadakan rapat di DPRD Kota Padang untuk pengusulan nama- nama tersebut? Pasalnya, dirinya tidak pernah diberi tahu.

“Tapi, surat pengusulannya bilang berdasarkan hasil rapat Komisi I. Padahal yang saya tahu, rekan Komisi I tidak ada mengikuti rapatnya. Bahaya ya kerjaannya. Beliau pikir pimpinan lembaga sama dengan ketua partai,” katanya. (Sumb: Sumbartoday.com)