Home BERITA TERBARU Kadep Perbekalan PTSP, Dicurigai Loloskan Batubara ILLEGAL (Eds 02)

Kadep Perbekalan PTSP, Dicurigai Loloskan Batubara ILLEGAL (Eds 02)

283
0
SHARE

 

Mungkin Takut Ketahuan, Saat Dikonfirmasi Juke Ismara Lempar Bola ke Ka.Humas

Padang, targetsumbar.net – Sepertinya Kadep Perbekalan PT. Semen Padang (PTSP) kurang teliti menyoal dokumen penjual (pemasok) batubara dengan cermat. Atau mungkin saja ada maksud lain yang tidak kita ketahui, sehingga pasokan material galian B dan C, sebagiannya disinyalir tidak mengantongi dokumen legal yang sah nan betul-betul sesuai UU, Permen dan Pergub.

Terlepas dari permasalahan itu, menyoal Peraturan Gubernur Sumbar No 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, diwajibkan untuk semua pihak mentaatinya. Dengan lahirnya Pergub ini, diharuskan kedepannya tidak lagi terjadi praktek illegal yang dapat membahayakan lingkungan, dan juga terjadinya timpang tindih perizinan di seluruh Kabupaten/kota yang ada di Sumbar ini.

“Untuk itu, Pihak terkait harus menjalankan amanah tugas yang telah diberikan negara kepadanya, agar segera bertindak cepat mengatasi permasalahan dugaan carut marutnya perinzinan tambang galian C dan B sekarang ini” Sebut Imam Sodikin, Anggota Laksusda Sumbar-Riau era Orde Baru kepada awak media ini.

Yang lebih patut lagi diperhatikan adalah, kontribusi pajak ataupun royalty tambang dapat tersistem dan terkontrol dengan baik oleh pelaksana negara. Tujuannya, agar pemasukan pajak pada negara tertata baik pula, atau negara tidak lagi dirugikan. Pasalnya, praktek- praktek illegal pelaku usaha dalam meraup keuntungan pribadi atau kelompoknya, seperti lepas dari kontrol.

Lucunya lagi, para pejabat terkait sepertinya juga ikut berperan didalam sistem itu. Padahal kita tahu bahwa, praktek semacam ini sudah tidak lagi menjadi rahasia umum. Maka dari itu, sudah selayaknya pemerintah bersikap tegas, ekstra ketat dan jangan sampai “Lengah“. tutup Imam Sodikin, (16/102016

Diwaktu berbeda, seorang pemerhati pertambangan, Amril sekaligus Ketua LSM PENJARA Prov. Sumbar saat wawancara eksklusif (17/10), dengan lugas mengatakan, kepada semua pihak terutama pihak terkait, musti serius melaksanakan dan menjalankan setiap bentuk undang- undang dan peraturan pemerintah serta peraturan gubernur tentang usaha pertambangan mineral non logam.

Tindak dan tertibkan” Jangan seakan tutup mata melihat kondisi lingkungan yang kita bersama tahu sudah semakin parah, kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana, Hal itu tergambar akibat besarnya ulah para pelaku usaha tambang-tambang “Nakal“. Pungkasnya.

Dikatakan Amril, sejak tahun 2015, perlu kita fahami bahwa seluruh perizinan pertambangan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Cakupannya yaitu, perizinan usaha pertambangan yang berada di Kabupaten/kota, dan perizinan usaha pertambangan lintas Kabupaten/kota, yang terdiri dari mineral bukan logam dan batuan.

Selanjutnya, demi terwujudinya “tertib tambang” bagi para pelaku usaha disetiap Kab/kota diharuskan lalui tahapan-tahapannya yakni, Pertama, lahan/lokasi tambang memiliki persetujuan dari pemilik lahan. Kedua, mengantongi persetujuan lingkungan. Ketiga, penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Ke-empat, memegang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi. Kelima, mengantongi persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi. Dan masih banyak lagi tahapan dan pengkajian lainnya yang wajib dilaksanakan nan tak mungkin di uraikan disini, imbuhnya.

Berikutnya, yang tak kalah pentingnya adalah, pengusaha tambang wajib mengantongi sertifikat atas lahan tambang tersebut, dengan luas minimal lima (5) ha. Adapun penetapan luas itu bertujuan untuk menghindari agar jangan terjadinya pengerukan sembarangan, yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan rugikan masyarakat serta tidak melenceng dari titik koordinat IUP-OP. Selain itu, lokasi penambangan dapat dengan mudah dimonitor. Pungkas Amril.

Berdasarkan pengamatan kami sebelumnya hingga sekarang, di beberapa lokasi pengerukan ditemukan tidak sesuai dengan titik koordinat, dan parahnya lagi tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT). Ungkap pemerhati tambang ini.

Sedangkan, Permen RI Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sudah jelas pengaturannya. Namun, dugaan kuat pasokan batubara atau galian B dan C ke PTSP ter-indikasi “KKN”. Tutupnya.

Menurut salah seorang sumber di lingkungan PTSP yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan. Dugaan kuat permainan curang antara pemasok batubara dengan Kepala Departemen Perbekalan PTSP, sudah lama berlangsung. Hanya saja permainan tersebut dikemas serapi mungkin, tersistem dan terstruktur.

Sebenarnya, semenjak Pergub Sumbar No 70 tahun 2015 diterbitkan, permainan terselubung di PTSP terkait pasokan batubara telah menjadi sorotan hangat banyak pihak. Sehingga para pelaku usaha pemasok batubara ke PTSP, baik pengusaha dalam Propinsi Sumbar maupun luar Propinsi, menjadi kasak kusuk. Ungkap seorang sumber di lingkungan PTSP ini.

Kasak kusuk indikasi permainan curang pemasok batubara dengan Kadep Perbekalan di PTSP itu, juga sudah pernah muncul sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM tentang Minerba pada awal Tahun 2011 lalu. Salah satu bunyi peraturan ini yakni, seluruh pengusaha batubara wajib mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009, BAB X, Pasal 74.

Yang perlu untuk kita patuhi dan garis bawahi juga, lanjutnya, bahwa setiap IUP-OP wajib memegang sertifikat Clear and Clean nya (IUP-OP sudah C and C). Terang dia lagi.

Meskipun ketegasan peraturan UU tersebut sangat jelas penetapannya, namun Kadep Perbekalan PTSP, Juke Ismara disinyalir masih saja menerima batubara dari pengusaha yang diragukan asal usul batubaranya serta diragukan izin legalnya. Sehingga menjadikan mereka berhasil lolos dari pajak, dan negara sukses di buat “terkecoh”. Pungkasnya.

Sekitar 4 tahun lalu, diperkirakan pengusaha pemasok batubara ke PTSP waktu itu berkisar sekitar 13 Perusahaan. Pemasokan batubara sempat terhenti akibat adanya pemberitaan dari surat kabar terbitan Padang (mingguan) “Lentera Indonesia” pada Agustus 2012 yang berjudul “13 Pengusaha Pemasok Batubara Ke PTSP Diduga Tak Memiliki IUPK Dari Menteri ESDM”. Tuturnya menyudahi wawancara singkatnya dengan media ini.

Dilain pihak, Indra Leo, Ketua LSM PAKTA (Perhimpunan Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan) Prov. Sumbar. Menerangkan, meneliti dari beberapa dokumen pemasok batubara di PTSP, ke-anehan pada masing-masing dokumen terlihat cukup menarik. Misalnya, sebuah perusahaan pemasok batubara ke PTSP memiliki dokumen terindikasi abal-abal.

Indikasi adanya salah satu dokumen abal-abal perusahaan pemasok batubara ke PTSP, terlihat dari ke-anehan pada “Nomor Keputusan” yang tertera di surat Keputusan Bupati tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi, berbeda dengan Nomor Keputusan Bupati yang tertera di Sertifikat Clear and Clean nya. Terang Indra geleng-geleng kepala sembari memperlihatkan salah satu dokumen perusahaan pemasok tersebut.

Sementara itu, Kadep Perbekalan PTSP, Juke Ismara, saat coba dikonfirmasi melalui via selularnya, Sabtu (01/10) mengatakan, “Mengenai persoalan tentang izin atau dokumen pemasok batubara ke PTSP silahkan anda tanyakan kepada Ka.Humas, Iskandar Zulkarnein Lubis”. Ungkapnya singkat seakan mengelak.

Kita ketahui bersama, Humas merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi opini, sikap, dan perilaku publik. Meng identifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur suatu individu atau sebuah organisasi dengan kepentingan publik, dan merencanakan serta melaksanakan program aksi untuk memeroleh pengertian dan dukungan public. Tentunya skill yang dimiliki musti menguasai ilmu PR (Public Relation).

Dalam suatu perusahaan, biasanya Humas adalah profesi yang memegang kendali agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Humas dianggap mampu menjadikan perusahaan tampil lebih baik karena dalam kinerjanya, ia harus bisa membangun citra perusahaan. Tujuannya, agar penilaian orang terhadap perusahaan tersebut tetap positif dan lain sebagainya.

“Karenanya, apakah mungkin Humas memiliki kewenangan, mamasuki dapur redaksinya departemen pengadaan terkait seluk beluk dan ke absahan seluruh dokumen legalnya para pemasok galian B dan C tersebut. Mari kita berfikir jernih, tapi entahlah”. Jelas salah seorang Pemerhati PTSP,Surya Sutan Sari Alam.

Bilamana demikian, bisa jadi Juke Ismara “lempar batu sembunyi tangan” untuk mengecoh LSM atau Insan Pers bila konfirmasi kepadanya. Namun jika sebaliknya, mungkin juga Ka.Humas PTSP, Iskandar Zulkarnaen Lubis diduga kuat, juga mengetahui adanya indikasi praktek curang permainan pemasok batubara secara illegal. Tutur Surya singkat.

Nah, apakah Iskandar Zulkarnein Lubis bersedia di konfirmasi oleh media ini terkait bola panasnya Juke Ismara tersebut?.. Tunggu edisi selanjutnya. (TIM).