Home BERITA TERBARU Hasil Rapat Paripurna LKPJ 2016 DPRD, 15 Rekomendasi Pada Walikota Padang

Hasil Rapat Paripurna LKPJ 2016 DPRD, 15 Rekomendasi Pada Walikota Padang

205
0
SHARE

Padang, targetsumbar.com – Rekomendasi itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) II Faisal Nasir mewakili tiga pansus yang melakukan pembahasan LKPj dalam rapat paripurna, Jumat (28/4). DPRD Kota Padang memberikan 15 rekomendasi kepada Wali Kota Padang terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2016.

Salah satunya, Walikota diingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebab, dari pembahasan, anggaran belanja langsung yang dianggarkan OPD belum bersentuhan langsung dengan visi misi Walikota. Ditegaskan, 15 rekomendasi DPRD Kota Padang tentang LKPj Wali Kota tahun 2016 merupakan pedoman bagi Wali Kota untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Rekomendasi ini dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Padang No. 8 Tahun 2017.

Di antara rekomendasi itu, yakni Pemko Padang perlu memperhatikan peningkatan kualitas SDM pejabat di lingkungan Pemko agar pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) sesuai tuntutan aturan yang berlaku dan peningkatan kinerja dalam pelayanan masyarakat secara optimal.

Selanjutnya, khusus untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), setelah keluar juklak dan juknis, maka Pemko Padang menyampaikan kepada pimpinan DPRD supaya tidak miskomunikasi dalam pelaksanaannya.

Terkait denda keterlambatan akta kelahiran, DPRD juga menyarankan agar Pemko Padang melalui Dinas Catatan Sipil untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Tarif, karena tarif saat ini dinilai sudah tidak relevan lagi.

DPRD juga menyarankan agar semua OPD yang menghasilkan PAD membuat kajian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target 100 persen dan tidak lagi terkesan seolah-olah target adalah suatu pemaksaan.

Walikota diharapkan terus melakukan peningkatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan bedah rumah menggulirkan program dan mempercepat pembentukan masyarakat yang sejahtera serta peningkatan perekonomian.

Sementara, Dinas Lingkungan Hidup diminta mencari lahan baru untuk lahan tempat pemakaman umum (TPU) tidak memadai.

Pansus juga menyarankan agar ada penambahan jam kerja sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Juga disarankan tahun anggaran 2018 dalam pembuatan Ipal dan retraining box rumah potong hewan (RPH) agar dapat berfungsi secara maksimal.

Selaku pansus yang membahas belanja langsung, anggaran belanja langsung yang dianggarkan dinilai belum bersentuhan langsung dengan visi misi Walikota.

Padahal, janji Walikota kepada warga itu harus direalisasikan. Anggota Fraksi PAN ini mencontohkan, program Wali Kota menjadikan Kota Padang sebagai kota religius tidak sejalan dengan program Subuh Mubarakah. Faisal mempertanyakan apakah dengan kegiatan Subuh Mubarakah sudah menjadikan Padang sebuah kota religius.

“Sisi lain, masih marak tempat-tempat hiburan malam yang mengandung unsur maksiat, seperti terjadinya prostitusi online. Ini pertanda bahwa program yang disusun OPD tidak sinergi dengan visi misi Walikota,” kata Faisal Nasir. Kemudian, Faisal juga menjelaskan program mencetak 10 ribu wirausahawan baru yang hingga saat ini tidak jelas ujungnya.

Diterangkannya, dari pembahasan dengan OPD terkait penganggaran belanja langsung dalam mencetak 10 ribu tidak tergambarkan. Faisal melihat tidak sinerginya program OPD dengan visi misi Wali Kota ada kesan bahwa dalam setiap penganggaran belanja langsung, OPD asal copy paste saja.

“Kinerja kepala OPD tidak maksimal dalam menyusun anggaran belanja langsung pada institusi yang dipimpinnya,” tegas Faisal.

Sektor lain yang menggambarkan kurangnya sinergi program OPD dengan visi misi Walikota, yakni pada sektor pariwisata. Faisal mengapresiasi Wali Kota Mahyeldi yang mampu menjadikan Pantai Padang ikon pariwisata Padang. Namun, menurutnya konsep kawasan wisata terpadu yang digagas tidak pernah terealisasi.

Diharapkan Faisal, ke depan para pimpinan OPD hendaknya dalam menyusun anggaran belanja langsung harus mensinergikan dengan 10 program unggulan yang sudah dikampanyekan Walikota Mahyeldi sebelum terpilih dulu.

Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra dalam kesempatan itu berharap, rekomendasi yang diberikan DPRD terkait LKPj 2016 menjadi perhatian untuk dapat dilaksanakan ke depan demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

“Tujuan kita adalah untuk memberikan pelayanan terbaik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wahyu yang saat memimpin paripurna didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Muhidi.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambut positif rekomendasi yang diberikan DPRD tersebut. Dikatakan, pihaknya akan senantiasa memperhatikan masukan-masukan dan kritikan yang diberikan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Tujuan kita sama untuk melayani masyarakat. Apa yang disampaikan DPRD tentu akan kami laksanakan. Dalam perubahan anggaran 2017 nanti langsung akan kita akomodir sehingga pelaksanaannya langsung dan secepatnya,” kata Mahyeldi.**

LEAVE A REPLY