Home BERITA TERBARU Bamus DPRD Padang : Harus Banyak Belajar ke Badung dan Provinsi Bali

Bamus DPRD Padang : Harus Banyak Belajar ke Badung dan Provinsi Bali

225
0
SHARE

Padang, targetdaerah.com –  Memasuki masa sidang II DPRD Padang tahun 2017, Badan Musyawarah (Bamus ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang laksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali, terhitung Senin hingga Kamis, 8 s.d 11 Mei 2017.

Kunjungan Badan Musyawarah ini dalam rangka bagaimana membuat jadwal untuk mensinkronkan antara jadwal Eksekutif dan Legislatif supaya dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya. Tujuannya bagaimana Badan Musyawarah (Bamus) menyusun agenda agar pekerjaan – pekerjaan bersama antara eksekutif dan legislatif tidak terjadi tumpang tindih kedepan.

DPRD Padang mengambil kunjungan dengan perbandingan ke DPRD Kabupaten Badung Bali karena disana kinerja Bamusnya sudah cukup baik sekali, serta adanya konsekwensi, penegakkan aturan dan regulasi yang jelas di Kabupaten Badung Bali ini, hal tersebut disampaikan Koordinator Bamus DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra dari Bali melalui selulernya Selasa ( 9/5).

Tidak itu saja, dalam kunjungan Bamus DPRD Padang ke DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali ini kata Wahyu, pada Senin (8/5) juga dihadiri rombongan dari  DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan DPRD Kota Tanggerang Banten. Selanjutnya pada Selasa (9/5) kita juga bertemu dengan Pemko Kab.Badung dihadiri oleh Wakil Bupati Badung serta rombongan OPD dari Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tenggah.

Wahyu mengatakan, disamping mengenai bagaimana penjadwalan Bamus di DPRD Kabupaten Badung, dalam kunjungan kita kali ini sekaligus dapat mengambil suatu perbandingan dimana di Kabupaten Badung Bali yang di dominasi oleh sektor wisata, APBD nya bisa ditingkatkannya mencapai Rp 6,5 Triliyun.

Di Kabupaten Badung juga melakukan sinergitas antara pemerintah yang berdekatan, malah di Kabupaten Badung sendiri juga memberikan hibah langsung pada daerah Kabuputen kota atau pemerintah yang berdekatan dengan hibah yang lumayan besar dengan konsekwensi, regulasi dan penegakkan aturan yang jelas.

“Kemudian di Kabaputen Badung ini setiap warga yang meninggal dunia diberikan uang santunan kematian sebesar Rp10 juta dan itu untuk semua warga, sama semuanya asalkan mempunyai KTP Bali dan itu adalah merupakan kebijakan dan regulasi langsung dari pemerintah setempat. Sementara kita di Padang juga memang ada santunan kematian ini dari Pemko, namun dipermasalahkan adalah berdampak sosialnya, “jelas Wahyu.

“Apa apa yang kita rasa sangat perlu nantinya dan bisa diterapkan di pemerintahan kota Padang akan kita bicarakan nanti antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Bamus DPRD Padang Mizwar Jambak. Dalam kunjungan kita ini tentunya kita akan mengambil perbandingan dengan DPRD lain mengenai penjadwalan, penetapan agenda Bamus bagaimana sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif, dan di DPRD Kabupaten Badung ini penerapan penjadwalan serta program- programnya cukup bagus sekali.

“Kemudian dalam kunjungan ke DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali ini, kita juga mendapatkan masukkan untuk pendapatan – pendapatan di Kabupaten Badung sendiri, baik itu restribusi, pajak restoran, pajak hotel, galian C dan lainnya. Hal itu tidak perlu menunggu waktu hingga tiap bulannya, dalam waktu satu jam atau dalam sehari saja mereka sudah tahu berapa PAD yang masuk, karena disana sistem dan programnya sudah diatur sangat bagus sekali, ini kan luar biasa,” kata Mizwar.

Dan yang paling hebatnya di Kabupaten Badung ini sudah bisa memberikan hibah kepada pemerintah Kabupaten Kota tetangga yang berdekatan dengan membuat agreement (persetujuan) atau perjanjian antara daerah- daerah. Dan hal ini dapat dilaksanakannya dengan adanya kontrol pengawasan, komitmen yang jelas serta regulasi jelas, mereka tidak main – main dalam hal tersebut karena ada kebijakkan dan aturan yang jelas.

Dari paparan yang disampaikan Wakil Bupati Badung yang hadir saat itu kata Mizwar, bahwa di Kabupaten Badung ini sendiri sangat mengutamakan pada pelayanan masyarakat terlebih dahulu. Kita perlu mengambil contoh untuk Kota Padang, disamping Bamus mengenai penjadwalan agar sinkron antara eksekutif dan legislatif. Dalam kunjungan ini kita mendapat masukkan bagaimana OPD yang ada bisa menciptakan peluang-peluang PAD agar Kota Padang lebih baik lagi kedepan,” ungkap politisi Golkar itu.**

LEAVE A REPLY