Home BERITA TERBARU Pemerintahan Jokowi Dikritik Keras, Sempat Muncul Usulan 212 Jadi Parpol

Pemerintahan Jokowi Dikritik Keras, Sempat Muncul Usulan 212 Jadi Parpol

151
0
SHARE

Jakarta, TS – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi sorotan di Reuni 212 dan mendorong pemerintah adil dalam penegakan hukum dan diminta menghentikan segala bentuk kriminalisasi.

“Inti dari maklumat kami semua peserta kongres menguatkan kembali komitmen kembali seluruh alumni 212, Habib Rizieq sebagai imam besar umat Indonesia. Oleh karenanya meminta dengan sangat kepada pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada kita seluruh kasus yang dimanipulasi,” kata Slamet Maarif di panggung Reuni 212, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).

Sementara Kongres Nasional Alumni 212 kemarin sempat mencuatkan usulan dari peserta, yakni reuni alumni 212 menjadi partai politik. Namun usulan ini dimentahkan langsung oleh Ketua Panitia.

“Itu kan cuma usulan-usulan peserta kongres, dan 212 ini nggak akan pernah menjadi partai,” kata Ketua Panitia Kongres Nasional Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar, kepada detikcom, Sabtu (2/12/2017).

Bernard menjelaskan tujuan semula aksi 212 memang bukan untuk membentuk suatu partai. Maka usulan itu tak akan ditindaklanjuti secara serius.

“Nggak ada tindak lanjut,” tegas Bernard.

Alih-alih membentuk partai politik, 212 bakal diarahkan menjadi suatu yayasan. Maka diperlukan legalitas untuk organisasi ini supaya absah menjadi yayasan.

“Mungkin ke sananya akan berbadan hukum, bisa berupa yayasan,” kata Bernard.

Yayasan 212, bila nanti terwujud, akan bergerak dalam berbagai macam bidang. “Kita akan bergerak dalam bidang keumatan, ekonomi, atau apapun juga,” ujar Bernard.

LEAVE A REPLY