Home BERITA TERBARU Perda Ditetapkan Dengan Keputusan Musyawarah Pimpinan

Perda Ditetapkan Dengan Keputusan Musyawarah Pimpinan

143
0
SHARE

Muaro Sjj, Target Sumbar – Meski sudah diskor beberapa jam dan ditunda dari Jumat samupai Rabu (26/4-1/5), namun rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi DPRD Kabupaten Sijunjung masih tidak bisa dilaksanakan karena kehadiran anggota dewan tidak mecapai kuorum.

Rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi yang tidak bisa dilaksanakan itu, agendanya persetujuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan atas peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sijunjung menjadi Perda.

Karena sudah diskor beberapa jam dan ditunda tiga hari kerja, namun kehadiran anggota dewan masih tidak mencapai kuorum, akhirnya persetujuan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sijunjung menjadi Perda ditetapkan dengan keputusan hasil musyawarah pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung dengan pimpinan fraksi.

Penetapan Ranperda menjadi Perda dengan keputusan hasil musyawarah pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi, sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 119 ayat 6 dan 7, sebagaimana disampaikan ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Yusni Darti saat memimpn rapat paripurna penetapan Ranperda menjadi Perda, di gedung dewan, Rabu (1/5).

Rapat paripurna itu dihadiri Bupati H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, Forkopimda, Sekdakab Zefnihan, pejabat teras Pemkab, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), beberapa anggota dewan serta camat se-Kabupaten Sijunjung.

“Rapat paripurna yang kita laksanakan hari ini, adalah sebagai tindak lanjut dari penundaan rapat paripurna yang kita agendakan Jumat (26/4) yang hari itu kuorum tidak tercapai dan sesuai tata tertib DPRD ditunda paling lama tiga hari kerja,” kata ketua DPRD Yusni Darti.

“Selanjutnya kami sampaikan, sesuai ketentuan dalam pasal 119 ayat 6 dan 7, apabila kuorum masih tidak terpenuhi setelah dilakukan penundaan selama tiga hari, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat,” ulas Yusni Darti.

Setelah dilakukan musyawarah untuk mufakat, keputusan hasil musyawarah pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung dengan pimpinan fraksi, nomor 1/KPS/DPRD-2019 tentang persetujuan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sijunjung menjadi Perda, dibacakan leh perwakilan fraksi, Sarikal.

Bunyi keputusan itu, “pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dan pimpinan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung setelah melakukan musyawarah dan mufakat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sijunjung menjadi peraturan daerah.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk ditindaklanjuti dengan nota persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dengan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.”

Sesuai surat keputusan itu, penetapan Ranperda jadi Perda, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan DPRD dengan Pemkab Sijunjung oleh ketua DPRD Yusnidari dan Bupati Yuswir Arifin setelah konsep nota persetujuan dibacakan oleh Sekwan, Irwandi.

 

sijunjung.go.id

LEAVE A REPLY