Home BERITA TERBARU Jangan LEBAY, “Dewan Pers Harus Profesional, Pemberitaan Mediaema.com Fakta Menarik”  

Jangan LEBAY, “Dewan Pers Harus Profesional, Pemberitaan Mediaema.com Fakta Menarik”  

207
0
SHARE

Jakarta, Target Sumbar — Penyelesaian sengketa pers yang dinilai tidak profesional di Dewan Pers kembali memakan korban. Kali ini menimpa Pemimpin Redaksi Mediaema.com Awaludin Hadi Prabowo.

Mustinya Dewan Pers memberikan perlindungan terhadap wartawan, namun seakan malah mengancam wartawan dan media dengan menggunakan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam Pernyatan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers terhadap Pemimpin Redaksi Mediaema.com Awaludin Hadi Prabowo.

Sejatinya wartawan justru wajib dilindungi dalam menjalankan profesinya, sebagaimana diatur di Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sengketa pers yang terjadi antara pihak pengadu, yakni Wakil Ketua II DPRD Tebo Syamsu Rizal dengan pihak teradu Pemimpin Redaksi Mediaema.com Awaludin Hadi Prabowo. Sengketa berawal dari peristiwa pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polda Jambi terhadap pengadu Syamsu Rizal, terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI – Tipikor) di Polda Jambi.

Dalam pemberitaan yang dimuat di Mediaema.com, Pengadu Syamsu Rizal dilaporkan memenuhi panggilan penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserce Kriminal Khusus Polda Jambi pada sekitar pukul 10.00 pagi tanggal 21 Juli 2020 dan keluar ruang pemeriksaan sekitar Pukul 15.58.

Usai diperiksa penyidik, Mediaema.com menulis dalam laporannya situasi dan kondisi pengadu Syamsu Rizal pada saat keluar ruangan dengan wajah yang memerah.

Usai berita dipublish, permasalahan pun muncul. Syamsu Rizal keberatan atas berita yang dimuat Mediaema.com dan merasa nama baiknya tercemar atas kesalahan penulisan jam kedatangannya yakni pada jam 10.00 pagi, padahal seharusnya jam 14.30. Atas alasan itu, Syamsu Rizal membuat pengaduan ke Dewan Pers karena merasa nama baiknya tercemar akan Mediaema.com karena keliru menuliskan jam kedatangan. Sehingga menurut Syamsu Rizal, dirinya bisa diangap publik terlalu lama diperiksa oleh polisi.

Buntut dari kejadian itu, memunculkan keanehan. Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers Nomor :50/PPR-DP/XII/2020 tangal 7 desember 2020 tentang Pengaduan Syamsu Rizal terhadap Media Siber Mediaema.com.

Dalam surat itu, Dewan Pers menyebutkan bahwa berita Teradu berjudul “Syamsu Rizal (Iday) Wakil Ketua II DPRD Tebo, Penuhi Panggilan Polda Jambi”, tidak memuat konfirmasi dan klarifikasi dari Pengadu sebelum berita tersebut di publish.

Selain itu, Dewan pers memutuskan bahwa pihak Teradu melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena membuat berita yang tidak akurat, tidak konfirmasi/klarifikasi, tidak uji informasi, tidak berimbang dan beropini menghakimi.

Menutup PPR-nya, Dewan Pers mengancam, apabila Rekomendasi butir 1, 3 dan 4 tidak dilaksanakan, Dewan Pers mempertimbangkan tidak akan menangani perkara yang melibatkan Teradu. Sehingga pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan Teradu dapat langsung menempuh proses hukum diluar Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Menyikapi PPR Dewan Pers terhadap Pemimpin Redaksi Mediaema.com Awaludin Hadi Prabowo. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi mengaku heran atas keputusan Dewan Pers yang sangat tidak profesional tersebut.

“Bagaimana mungkin persoalan pemberitaan di Mediaema.com yang hanya berupa kesalahan pengetikkan angka saja, lalu penyelesaiannya harus menerapkan hak jawab. Ini menandakan Dewan Pers tidak mengerti Undang-Undang Pers dan ruang lingkup kerja wartawan”, ujar Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Sabtu (12/12/2020) di Jakarta.

Seharusnya, sebut Mandagi, penilaiannya adalah penggunaan hak koreksi dan kewajiban koreksi yakni koreksi angka 10.00 menjadi angka 14.30. hal yang sesederhana itu, kenapa musti dibuat sulit.

Menurut Mandagi, materi berita yang dilaporkan Mediaema.com merupakan peristiwa hukum yang melibatkan figur wakil rakyat adalah informasi menarik yang layak diberitakan tanpa harus direkayasa.

Ia menambahkan, melukiskan raut wajah seseorang yang baru saja diperiksa polisi itu, adalah fakta yang menarik untuk di informasikan bahwa hal sedemikian bukan rekayasa.

“Kalau di lokasi ada media televisi maka wartawannya tidak perlu melukiskan dalam naskah terkait raut wajah orang yang direkam, karena pemirsa bisa langsung melihat dari video yang ditayangkan. Jadi secara profesional wajar dan lumrah ketika wartawan Mediaema.com dengan keahliannya memvisualisasi fakta tersebut dalam bentuk tulisan, dan itu fakta bukan pencemaran nama baik terhadap seseorang,” urainya.

Lebih parahnya lagi, sambung Mandagi, Dewan Pers menilai bahwa pihak teradu Pimred Mediaema.com Hadi Prabowo tidak melakukan upaya konfirmasi.Padahal fakta di dalam berita yang sama, terungkap bahwa Syamsu Rizal sendiri ketika itu tidak bersedia memberikan keterangan pers usai diperiksa polisi di Polda Jambi.

Hadi Prabowo sendiri sebagai pihak teradu ternyata sudah menyampaikan jawaban klarifikasi ke Dewan Pers, yakni pada tanggal 10 Oktober 2020 melalui surat resmi yang disertai bukti foto.

“PPR Dewan Pers ini terkesan sangat membelenggu kemerdekaan pers. Bagaimana mungkin Dewan Pers melayani perasaan seseorang dan membelokan fakta dengan mengesampingkan keahlian wartawan untuk menyelesaikan sengketa pers”, pungkas Mandagi, terheran.

Dewan Pers sepertinya tidak memahami permasalahan. Yaitu, kapan penyelesaian sengketa pers menerapkan hak jawab dan kapan harus menerapkan hak koreksi atau kewajiban koreksi,” sesalnya.

Yang menjadi persoalan, pihak Mediaema.com terpaksa harus memuat hak jawab dengan membuat judul berita : “Syamsu Rizal” Saya Datang jam 14.30. Pukul 10.00 WIB Saya masih di Jakarta.

Sementara itu, Hadi Prabowo sendiri telah membuat laporan polisi terhadap Syamsu Rizal yang komentarnya di pesan WA Grup local, yang dianggapnya melakukan pelecehan terhadap pers terkait berita nan dimuat Mediaema.com tersebut tentang pemeriksaan Syamsu Rizal di Polda Jambi.

Tidak boleh lebay. Apapun bentuk pengaduan yang masuk ke Dewan Pers terkait sengketa Pers, Dewan Pers harus professional menyikapinya. Sebab sikap professional akan menunjukkan tingkat kemampuan dalam menghadapi setiap permasalahan, terutama seputar sengketa pers. (**)

LEAVE A REPLY