Home BERITA TERBARU Tokoh Minang Layak Jadi Mentri

Tokoh Minang Layak Jadi Mentri

118
0
SHARE

DESAKAN reshuffle kabinet semakin kencang didengar, terutama yang dihembuskan oleh organ-organ pendukung/relawan Jokowi terkait ditangkapnya dua orang mentekri “Kabinet Indonesia Maju” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Organ pendukung Jokowi sudah beberapa kali melakukan “konferensi pers”, meminta pergantian menteri dipercepat. Sehingga berhembus kabar bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet akhir tahun ini.

Momentum ini memang ditunggu-tunggu untuk melihat perubahan kinerja pemerintahan Jokowi yang berdasarkan banyak penilaian, kabinet Jokowi pada periode pertama lebih bagus kinerjanya daripada kabinet yang sedang berjalan sekarang.

Presiden Jojo Widodo sudah saatnya melakukan evaluasi dan analisa terhadap kinerja menteri. Apalagi pasca penyebaran vaksin virus corona, membutuhkan menteri yang mau diajak berlari memacu kinerja.

Di setiap pemilihan kriteria menteri yang dipilih sering kita dengar yang diucapkan Presiden Jokowi adalah menteri yang mempunyai integritas, jujur dan berani sehingga visi, misi berjalan sesuai dengan keinginan presiden. Tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden.

Sumatera Barat adalah provinsi yang sangat telak kekalahan Jokowi pada pilpres 2019. Jokowi hanya memperoleh suara sekitar 14 persen bukan berarti tidak didukung oleh orang Minang. Di dalam tim kampanye Jokowi banyak diisi tokoh asal Minang begitupun di tim lawan Jokowi, ini menandakan bahwa pertarungan ini merupakan pertarungan selera politik belaka.

Kita tahu bahwa Minang banyak menelurkan tokoh-tokoh penting dalam pergerakan politik, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia dan Singapura terbukti dengan menjabatnya keturunan Minang sebagai presiden Singapura saat ini.

Komposisi Pahlawan Nasional banyak berasal dari Sumatera Barat. Wakil Presiden Indonesia Pertama, Drs Muhammad Hatta atau Bung Hatta adalah Putera Minang asli. Bahkan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) Anggota BPUPKI yang bertugas merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan “Piagam Jakarta” adalah Putera Minang asli, yakni Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Haji Agus Salim, Ini membuktikan bahwa orang Minang sangat terbiasa berpolitik praktis dan sangat dinamis dalam menentukan arah politiknya.

Tren partai pemenang Pemilu Legislatif DPR RI di Sumatera Barat sejak dari Pemilu 1999 s/d 2019, daftar pemenang Pemilu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan fakta politik tersebut, maka pemenang Pemilu DPR RI maupun DPRD provinsi di Sumatera Barat pasca reformasi adalah Partai Nasionalis.

Partai dengan perolehan suara tertinggi di berbagai periode Pemilu adalah Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, dimana Gubernur/Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut:

Dari 4 Pilkada Sumatera Barat, 3 Pilkada terakhir (2010, 2015, 2020), Pemenang Pilkada adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang berseberangan/oposisi dengan Pemerintahan Jokowi. Fakta ini menjelaskan bahwa kemenangan di Pileg tidak berbanding lurus dengan kemenangan di Pilkada.

Bahwa terkait dengan pernyataan Ketua DPR RI, sekaligus Kader PDIP “semoga Sumbar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila” dalam konteks Pileg perlu dilihat dari dua sisi:

Jika dengan “asumsi ideologis” bahwa Golkar, Demokrat, dan Gerindra sebagai partai pemenang Pileg di Sumatera Barat pasca reformasi adalah Partai yang berasaskan Pancasila dan dalam spektrum ideologi politik sebagai “partai tengah,” maka pemilih Sumbar adalah pemilih yang nasionalis. Oleh karena itu, argumen adanya “luka ideologis” bukanlah analisis yang tepat.

Bagi PDIP, fakta politik pemilih Sumbar yang cenderung memberikan dukungannya kepada partai bercorak nasionalis adalah pasar politik (political market) yang terbuka dan cair, termasuk dukungan bagi PDIP dalam pemilu ke depannya.

Tokoh Minang Yang Layak Jadi Menteri Jokowi Suara Rakyat Bisa Dinominalkan Oleh Para Politikus “Monopoli Legitimasi Sekolah”.

Jika melihat tren peningkatan suara PKS pada Pemilu ke Pemilu, yakni pada Pemilu 1999 (2 kursi), Pemilu 2004 (7 kursi), Pemilu 2009 (5 kursi), Pemilu 2014 (7 kursi), dan Pemilu 2019 (10 kursi), maka dengan keterpilihan Mahyeldi Ansharullah (PKS) dan Audy Joinaldy (PPP), potensi melebarnya “jarak ideologis” Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat sangat mungkin terjadi. Hal ini tentu sangat akan berdampak pada sinergitas dan koordinasi kelembagaan pusat–daerah.

Lalu, sebaiknya bagaimana?

Keterwakilan tokoh Minang dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin adalah solusi logis dan terukur untuk menghilangkan “jarak ideologis” Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Hal ini berlandaskan pada fakta terjadinya kecenderungan spektrum politik daerah Sumatera Barat yang bergerak ke kanan. Peningkatan suara PKS di DPRD Sumbar dan kemenangan kadernya dalam 3 Pilkada secara berturut-turut perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah pusat.

Maka cara paling mungkin untuk menghilangkan “jarak ideologis” ini adalah dengan keterwakilan putera/puteri Minang dalam kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pemerintahan Pusat harus mencari figur yang paling tepat merepresentasikan Sumatera Barat secara kultural, yakni tokoh yang memiliki jaringan kedaerahan yang solid dan akses nasional yang kuat.

Hal ini sangat penting karena tokoh yang dipilih haruslah yang mampu menjembatani pusat dan daerah, mampu berkomunikasi dan sinergis dengan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dan masyarakat Minang pada umumnya, serta memiliki kedekatan eksklusif dengan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Tokoh yang dipilih haruslah berasal dari partai politik atau yang masuk dalam tim kampanye nasional Jokow-Ma’ruf Amin yang bercorak inklusif, moderat, dan pluralis (partai tengah) sebab posisi politik inilah yang paling tepat melakukan fungsi intermediasi politik dan ideologis pemerintah pusat dan daerah yang berasal dari spektrum ideologi dan politik yang berseberangan.

Tokoh yang dipiih haruslah yang memiliki akar kultural dan insentif historis yang kuat. Hal ini penting untuk menegaskan representasi demografis, sosiologis, dan geografis masyarakat Sumatera Barat.

Dengan demikian, keterwakilan masyarakat Sumatera Barat betul-betul tercermin pada anggota kabinet yang terpilih nantinya.

Lalu, siapa tokohnya ?

Berdasarkan kriteria di atas secara subjektif saya mengusulkan nama Roosdinal Salim untuk menempati salah satu posisi jabatan menteri Jokowi. Alasannya sebagai berikut:

– Roosdinal Salim ini secara biologis maupun ideologis adalah keturunan H. Agus salim yang merupakan pahlawan nasional dan putra dari bapak Emil Salim yang figurnya sebagai orang tua yang sangat dihormati di Sumatera barat.

– Roosdinal Salim sangat aktif di lembaga paguyuban “Gebu Minang” yang di isi oleh perantau minang dan komunikasi yang harmonis antara perantau dengan sumatera barat sejak lama sudah terjalin.

– Roosdinal Salim juga sangat aktif di Kadin sehingga praktek dan teori bisa selaras

– Roosdinal Salim merupakan tokoh yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi

Dengan penilaian subjektif saya tersebut dapat dilihat bahwa Minang memiliki figur yang bisa dimasukkan ke dalam kabinet yang akan direshuffle.

LEAVE A REPLY