Home HEADLINE LSM Penjara: Mantan Kabid Bina Lingkungan CSR PTSP Bisa Dijerat UU No...

LSM Penjara: Mantan Kabid Bina Lingkungan CSR PTSP Bisa Dijerat UU No 31 Tipikor (bag 15)

273
0
SHARE

Padang, targetsumbar.net – Melanjutkan pemberitaan sebelumnya bahwa Surat Hak Jawab yang dilayangkan Sensurianus yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Bina Lingkungan serta Kabid Kemitraan CSR PTSP, pada intinya menyatakan, telah mengembalikan pemotongan dana bantuan petani jarak pagar (KTTS) kepada PTSP. Disinyalir merupakan hal tidak masuk akal dan bisa dikatakan sebagai sikap memalukan. Karena pengembalian dana tersebut tidak akan bisa menyelamatkan kerugian yang dialami oleh Syahrial dan Mahmud sebagai anggota KTTS.

Menurut keterangan salah seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa dana bantuan KTTS yang diduga disunat oleh Sensurianus tersebut dikembalikannya sekitar 2 bulan yang lalu, padahal pemotongan bantuan KTTS itu dilakukan Sensurianus pada tahun 2013 silam. Artinya, Sensurianus diduga kuat telah menggelapkan uang Negara, karena PT. Semen Padang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kalau system atau kebijakan yang ada di PTSP tersebut bisa seperti itu, maka oknum-oknum PTSP lainnya bisa saja berlomba-lomba berbuat hal yang sama. Jika ketahuan, dengan mudah bisa dikembalikan lagi. Ungkapnya.

Sementara itu Sensurianus, ketika dihubungi melalui via ponselnya, Rabu (24/02) jam 18.22 Wib, menjelaskan bahwa uang bantuan penanaman jarak pagar tahap III untuk Kelompok Tani Timbulun Saiyo (KTTS) yang dipending tersebut, telah dikembalikannya pada bulan Januari lalu (2016) ke PTSP. Alasannya adalah terjadi perselisihan di internal KTTS, sehingga pembayaran untuk tahap III tidak bisa dilakukan karena menunggu intruksi atau keputusan dari Ketua LPM Batu Gadang bernama Cori. Jelas Sensurianus.

Menyikapi  tindakan pengembalian dana bantuan petani jarak pagar (KTTS) yang diduga kuat digelapkan selama 2 tahun oleh mantan Kabid Bina Lingkungan CSR PTSP yakni Sensurianus,  membuat Ketua LSM Penjara Sumbar angkat bicara.

Dikatakannya, meskipun uang bantuan untuk Kelompok Tani Timbulun Saiyo (KTTS) telah dikembalikan oleh Sensurianus, bukan berarti ia terbebas dari tuntutan hukum. Artinya, sesuai  UU RI  No 31 Tentang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Pada pasal 2 Ayat 1 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit  Rp 200. 000.000. (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)

Pada pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit  Rp 200. 000.000. (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)

Pada Pasal 4, pengembalian kerugian keuangan Negara atau perkonomian Negara, tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

Artinya, apabila dana bantuan Petani KTTS yang dipotong pada tahun 2013 lalu, yang diakui Sensurianus telah dikembalikan kepada PTSP bulan Januari lalu, maka pejabat yang menerima juga bisa dijerat pada Pasal 2, dan Pasal 3. Papar Ambril.

Anehnya pungkas Ambril lagi, kenapa pembayaran dana bantuan KTTS tahap III tersebut harus menunggu keputusan dari Ketua LPM Batu Gadang. Seharusnya CSR Bina Lingkungan tanggap dan tak semestinya bertindak sepihak. Pendekatan kepada petani perlu dilakukan agar para petani jarak pagar tidak dirugikan dan tidak seharusnya menahan pembayaran tahap III tersebut yang pada akhirnya tidak dibayarkan.

Tindakan yang dilakukan Sensurianus telah melenceng dari program CSR PTSP sendiri, dan yang lebih parahnya lagi uang tersebut dikembalikan kepada PTSP dua bulan lalu (Januari 2016). Padahal kegiatan tersebut dilakukan tahun 2013 silam,  perbuatan itu bisa dijerat dengan UU No 31 Tipikor, tutup Ambril.

Dilain pihak Humas PTSP ketika terhubung melalui Via Handpondnya, Rabu (24/02) tidak bisa berkomentar dengan alasan, dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengklarifikasinya. Sedangkan pejabat yang bersangkutan yakni Kepala Biro CSR PTSP dan Kepala Biro Humas belum ada waktu untuk dikonfirmasi, jelas Humas PT. Semen Padang, Oktaveri. Bersambung (Akmal/TIM).