Home BERITA TERBARU Bahas BTL, Pansus DPRD Padang Kunker ke Yogyakarta

Bahas BTL, Pansus DPRD Padang Kunker ke Yogyakarta

258
0
SHARE

Padang, targetsumbar.com – Pansus II DPRD Padang membahas Belanja Tidak Langsung ( BTL) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memperbandingkan masalah pembagian anggaran pada BTL untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pimpinan Pansus II DPRD Padang Elvi Amri mengatakan, pembahasan pada BTL ini mencakup biaya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam hal ini adalah mengenai Gaji Pegawai serta (TPP).

Mengenai gaji pegawai ini tidak ada masalah karena aturannya sudah jelas diseluruh indonesia dari pemerintah. Yang kemudian menjadi perbandingan, ungkap Elvi adalah mengenai Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena dalam pembayaranya berdasarkan kinerja ASN dan disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah.

“Hal itu dikarenakan kemampuan keuangan pada masing – masing daerah itu pastilah berbeda, ” ujar Elvi Amri, Jumat ( 21/4/2017) malam dari Jakarta, saat dikonfirmasi melalui selulernya oleh wartawan.

Dalam kunjungan Pansus II ke DPRD Kota Yogyakarta, anggaran untuk pembayaran pada TPP disana, tidak jauh beda dari Kota Padang. Tata cara atau sistem pembayarannya untuk TPP itu sendiri sama, berdasarkan laporan kinerja pegawai, tingkat kehadiran (absensi, red) serta dalam TPP tersebut harus ada indikator kinerja yang ditetapkan Kepala OPD masing – masing sesuai dengan tupoksi masing – masing pegawai. Hal tersebut tentu juga sesuai golongan pegawainya. Pasalnya beban kerja masing – masing pegawai itu beda, makin tinggi beban kerja tentu berbeda pula cara hitungan penambahan pendapatan yang diperoleh.

“Dengan adanya Pansus ini kita bisa menelaah, berdasarkan pengajuan anggaran yang telah ditetapkan di APBD yang kemudian direalisasikan oleh setiap OPD. Nantinya dari laporan yang diberikan setiap OPD akan terlihat TPP yang sudah diterapkan, dari 100 persen berapa yang terealisasikan. Sesuai apa tidak dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang, ” paparnya.

Kemudian dalam hal ini yang ditekankan dalam realisasi TPP tersebut yakni mengenai Silpa dari anggaran. Apa permasalahanya jika terjadi Silpa yang cukup besar. Karena dalam pembayaran TPP ini tidak bisa sembarangan dan ini berdasarkan Perwako. Intinya nanti tidak terlepas dari pantauan legislatif atas TPP yang dibayarkan.

“Terakhir disampaikan, dia berharap pihak eksekutif harus betul – betul komitmen dalam penerapan sistem baik absensi serta penilaian kinerja dari pimpinan masing – masing OPD yang objektif untuk kelancaran serta memaksimalkan keninerja pegawai itu sendiri, ” ungkap Elvi Amri.**

LEAVE A REPLY